Ketua LSM INAKOR DPW Riau Soroti Dugaan Pencemaran Limbah Industri PKS PT. Era Karya Mukti Jaya di Lenggadai Hilir

REDAKSI November 13, 2025 0

 Rokan Hilir, Teroponglira.com | Kamis 13 November 2025 — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau, Unandra, menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dari pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT. Era Karya Mukti Jaya yang berlokasi di Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya keluhan dari masyarakat sekitar yang mengaku terganggu dengan dugaan limbah cair yang mencemari lingkungan di sekitar kawasan pemukiman dan lahan warga. Sejumlah warga mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada awak media dan berharap pemerintah segera turun tangan.

“Kami menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di wilayah Lenggadai Hilir. Masyarakat merasa resah karena air di sekitar mereka menjadi keruh dan berbau tidak sedap,” ujar Unandra, Ketua LSM INAKOR DPW Riau, kepada media.

Menurut Unandra M.Saleh , dugaan pencemaran lingkungan ini tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib mematuhi aturan pengelolaan limbah industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jika benar terjadi pencemaran, ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan. Kami akan mengkaji dan mengumpulkan data di lapangan. Bila terbukti ada unsur kelalaian atau kesengajaan, kami akan mendorong penegakan hukum secara tegas,” tegasnya.

LSM INAKOR DPW Riau juga meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Riau untuk segera melakukan investigasi langsung ke lokasi serta memeriksa izin pengelolaan limbah perusahaan terkait.

“Kami mendesak DLH untuk segera menurunkan tim teknis dan melakukan uji laboratorium terhadap air di sekitar lokasi. Jangan tunggu sampai dampaknya semakin parah dan merugikan warga,” lanjut Unandra. 

Selain itu, ia mengimbau agar perusahaan lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap aktivitas industrinya serta memastikan tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi jangan sampai merusak lingkungan dan mengorbankan hak hidup masyarakat. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata,” tutup Unandra . (Mulyono)